Inilah MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) | Catatan Dapodik

Konsep Dasar MBS

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pada dasarnya manajemen berbasis sekolah dilaksanakan memakai meletakkan semua urusan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah. Pengurangan administrasi sentra merupakan konsekwensi berdasarkan yg pertama dengan diikuti pendelegasian kewenangan dan urusan dalam sekolah. Inovasi kurikulum menekankan pada pembaharuan kurikulum sebanyak-besarnya buat menaikkan kualitas

Manajemen berbasis sekolah, akan meningkatkan otonomi sekolah dan memberikan kesempatan kepada tenaga sekolah, orangtua, siswa, dan anggota masyarakat dalam pembuatan keputusan.

Ciri Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Apabila manajemen berbasis lokasi lebih difokuskan pada tingkat sekolah, maka MBS akan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di mana sekolah itu berada.

Ciri-ciri manajemen sekolah yang mengacu pada MBS:

• Visi dan misi dirumuskan bersama oleh Kepala Sekolah, Guru, unsur siswa, Alumni, dan Stakeholder;
• RPS, RKS, RAKS mengacu pada visi dan misi yang telah dirumuskan;
• Penyusunan RAPBS/RAKS sesuai dengan RPS/RKS yang disusun bersama oleh kepala sekolah, guru, dan komite sekolah secara transparan;
• Akuntabel (tanggung gugat);
• Otonomi sekolah terwujud yang ditandai kemandirian dan dinamika sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
• Pengambilan keputusan dilaksanakan secara partisipatif dan demokratis;
• Terbuka menerima masukan, kritik, dan saran dari pihak manapun demi penyempurnaan program;
• Mampu membangun komitmen seluruh warga sekolah untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
• Pemberdayaan seluruh potensi warga sekolah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
• Terciptanya suasana kerja yang kondusif untuk peningkatan kinerja sekolah;
• Mampu memberikan rasa bangga kepada semua pihak (warga masyarakat dan sekolah);
• Ada transparansi dan akuntabilitas publik didalam melaksanakan seluruh kegiatan.

Dengan demikian, MBS yang akan dikembangkan merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan, yang ditandai dengan adanya otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi tapi masih dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Tetapi semua ini harus mengakibatkan peningkatan proses belajar mengajar. Sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip MBS adalah sekolah yang harus lebih bertanggungjawab (high responsibility), kreatif dalam bertindak dan mempunyai wewenang lebih (more authority) serta dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh yang berkepentingan/tanggung gugat (public accountability by stake holders).

Diharapkan dengan menerapkan manajemen pola MBS, sekolah lebih berdaya dalam beberapa hal berikut:

• menyadari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah tersebut
• mengetahui sumberdaya yang dimiliki dan “input” pendidikan yang akan dikembangkan
• mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk kemajuan lembaganya
• bertanggungjawab terhadap orangtua, masyarakat, lembaga terkait, dan pemerintah dalam penyelengaraan sekolah
• persaingan sehat dengan sekolah lain dalam usaha-usaha kreatif-inovatif untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan.

Adapun beberapa ciri-ciri sekolah yang telah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah, antara lain:

• Terwujudnya upaya meningkatkan peran serta Komite Sekolah, masyarakat, DUDI (dunia usaha dan dunia industri) untuk mendukung kinerja sekolah
• Program sekolah disusun dan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan proses belajar mengajar (kurikulum), bukan kepentingan administratif saja.
• Menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya sekolah (anggaran, personil dan fasilitas)
• Mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi lingkungan sekolah walau berbeda dari pola umum atau kebiasaan.
• Menjamin terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab kepada masyarakat.
• Meningkatkan profesionalisme personil sekolah.
• Meningkatnya kemandirian sekolah di segala bidang.
• Adanya keterlibatan semua unsur terkait dalam perencanaan program sekolah (misal: KS, guru, Komite Sekolah, tokoh masyarakat,dll).
• Adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran pendidikan sekolah